JAKARTA: Kinerja Badan Pertanahan Nasional, terutama kantor pertanahan di sejumlah daerah, dipersoalkan karena tidak adanya transparansi proses di lembaga itu serta buruknya sistem pengambilan data kepemilikan lahan.
Praktisi hukum properti Sugeng Widodo mengatakan kinerja sejumlah petugas kantor pertanahan di sejumlah wilayah dinilai tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
Selain masalah itu, sambungnya, ketertutupan atas proses permohonan dari masyarakat juga seringkali menjadi masalah yang hingga kini belum terpecahkan oleh BPN.
"Di luar prosedur misalnya terkait dengan penetapan batas tanah, di mana jarang sekali ada verifikasi oleh petugas kantor pertanahan. Terkadang mereka memakai saksi dari masyarakat satu wilayah yang sebenarnya tak mengetahui batasan tanah," ujar Sugeng di sela-sela pelatihan mengenai hukum properti yang digelar oleh Indonesia Property Watch di Jakarta, kemarin.
Apalagi, kata dia, kantor pertanahan di sejumlah daerah, terutama di wilayah terpencil, tidak dilengkapi dengan infrastruktur yang memadai terkait dengan pendataan tanah. Sugeng mencontohkan sejumlah daerah itu adalah di tingkat kabupaten di Kalimantan dan Jawa Tengah.
Menurutnya, sistem pengaturan tanah seharusnya dilakukan secara efisien dan terpadu sehingga tidak terjadi kekacauan data di kantor pertanahan.
Sumber : www.bisnis.com/infrastruktur/properti/indonesia-property-watch-persoalkan-kinerja-bpn
Cari Rumah ?? Gak perlu 123, Hanya KITA Ahlinya :-)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar