Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) siap menggunakan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) untuk melakukan evaluasi terhadap kekurangan kebutuhan (backlog) perumahan di Indonesia.
Sensus BPS menyebutkan ada satu blok yang dikhususnya untuk mengetahui masalah perumahan seperti apakah di rumah masyarakat tersebut memiliki jamban, rumah sewa atau bukan, berlantai atau tidak, memiliki listrik atau tidak.
-- Suharso Monoarfa
Kemungkinan data terkait angka backlog perumahan sebanyak 8 juta unit rumah akan berubah mengingat data tersebut berasal dari data Sensus Sosial dan Ekonomi Nasional (Sussenas) tahun 2006 lalu.
“Data backlog sebanyak 8 juta unit rumah saat ini sangat mungkin berubah. Sebab data tersebut diperoleh dari Sussenas tahun 2006,” ujar Menteri Negara Perumahan Rakyat (Menpera) Suharso Monoarfa kepada sejumlah wartawan usai melantik pejabat Eselon III di Kantor Kemenpera, Jakarta, Senin (24/1).
Suharso Monoarfa berharap pada minggu atau pekan ke tiga bulan Februari mendatang Kemenpera bisa mendapatkan data terkait masalah perumahan tersebut. Dengan demikian, Kemenpera ke depan dapat merasionalkan kebijakan mengenai perumahan rakyat dengan dasar data tersebut khususnya mengenai target-target kuantitatif yang ingin dicapai.
Suharso Monoarfa menuturkan, dalam sensus penduduk yang dilakukan BPS beberapa waktu lalu ada satu blok yang dikhususnya untuk mengetahui masalah perumahan seperti apakah di rumah masyarakat tersebut memiliki jamban, rumah sewa atau bukan, berlantai atau tidak, memiliki listrik atau belum bahkan tentang atap rumah yang dimiliki.
“Hasil Sensus ini sangat ada gunanya untuk tentukan backlog baik dari sisi kualitas dan kuantitas perumahan yang ada saat ini,” tandasnya.
Ke depan, kata Suharso Monoarfa, selain menggunakan hasil pendataan dari BPS pihaknya juga berharap nantinya akan diketahui berapa kebutuhan pasti jumlah backlog perumahan per provinsi.
Selain itu juga akan dilakukan sinkronisasi dengan kementerian lain sebab ada perbedaan jumlah angka rumah yang tidak layak huni seperti yang dikatakan oleh Kementerian Sosial dimana 22,5 juta rumah tidak layak huni sehingga ada perbedaan dengan angka backlog 8 juta saat ini.
Disinggung mengenai program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Suharso Monoarfa menyatakan, berdasarkan laporan yang ada baru sekitar 21.000 unit rumah yang menggunakan FLPP hingga akhir Desember lalu. Sedangkan tahun depan pihaknya akan mengalokasikan dana sebesar Rp 6 Triliun untuk FLPP. “Tahun depan saya harapkan target penyediaan rumah sebanyak 200.000 rumah dapat tercapai,” harapnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar