"Kita mau membela kepentingan masyarakat. Biaya cicilan bisa turun, dari Rp 700 ribu menjadi Rp 500 ribu. Ini beban masyarakat selama 15 tahun," kata Djan di gedung DPR-RI, Jakarta, Selasa (31/1/2012).
Ia membantah pengembang dirugikan atas penundaan FLPP ini karena harus menanggung kredit kontruksi 1% dari nilai pembiayaan. "Apanya yang rugi? Kan selama belum akad, belum ada dana yang cair," tambah Djan.
Djan pun mencontohkan BTN yang mampu menghimpun aplikasi KPR FLPP sebanyak 33 ribu rumah pada periode Desember 2011. Pada Januari ini, aplikasi yang masuk dari keseluruhan bank pembayar hanya 10 ribu rumah. Asumsinya, angka ini dikorbankan untuk mendapat aplikasi baru dengan bunga FLPP yang lebih rendah, dari PKO sebelumnya 8,15%.
"BTN saja 33 ribu. Kalau sekarang 10 ribu saja nggak ada arti. BTN sempat ajukan ke saya, kenapa program tidak jalan dengan suku bunga lama 8,15%, supaya proyek jalan. Namun saya tolak karena saya lihat daftar tunggu Januari yang tanda tangan KPR nggak besar," ucapnya.
Keberatan uang muka 10% dari MBR pun sudah tidak menjadi soal. Karena ada solusi pembiayaan uang muka dari lembaga keuangan macam Jamsostek.
"10% uang muka itu dilema. Namun kita kerja sama dengan Bapetarum, ada aturan untuk salurkan uang muka untuk PNS. Nanti PNS beli rumah kayak motor. Cukup cicilan pertama, sisanya angsur," paparnya.
"Sementara yang lain (swasta), pake Jamsostek. Ada dana itu, namun nantinya cicilannya agak naik dikit, tapi kan minat MBR tinggi. Kita sudah ketemu dengan REI, Apersi. Semua mengerti ini untuk kepentingan masyarakat yang lebih baik," imbuh Djan.
Sumber : www.finance.detik.com/flpp-sempat-tertunda-djan-faridz-ngaku-ingin-membela-rakyat
Cari rumah..?? Propertykita Lebih banyak pilihanya...!!
Tidak ada komentar:
Posting Komentar